Kegiatan


Pandemi Media Di Tengah Pandemi Covid-19

Kantor Berita CNBC menulis berita berisi peringatan penting yang disampaikan Dr Rick Bright (Direktur Biomedical Advanced Research and Development Authority) kepada Health and Human Services (HHS) di Washington. Kata Rick, "pandemi corona dapat menjadi lebih buruk, tahun 2020 mungkin akan menjadi musim tergelap dalam sejarah modern." Dia melanjutkan, "Kita menghadapi wabah yang mematikan dengan kemampuan penyebaran yang sangat tinggi, mengancam nyawa sekaligus mengganggu kehidupan masyarakat."
 
Ada pula publikasi pernyataan seorang direktur World Health Organization (WHO). "Virus ini kemungkinan hanya menjadi endemi virus pada komunitas kita, tidak akan pernah hilang! Dunia harus menyiapkan diri, karena vaksin mungkin baru ditemukan akhir 2021,"  kata direktur itu. 
 
Seluruh informasi tersebut sangat tak ingin kita dengar atau baca. Karena jika semua statemen itu  benar maka kita akan hidup dalam suasana penuh kecemasan dan ketidakpastian. Tetapi, mengapa media harus memberitakan statemen dan informasi yang jelas-jelas bernuansa kekhawatiran tersebut? Belum lagi jika kita bicara seribuan portal (koran) online yang sebagian besarnya abal-abal, wartawannya tak punya kompetensi, dan abai kepada prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Tak kurang pula kicauan di media sosial (misalnya melalui twitter, facebook, instagram, dan whatsapp), yang banyak juga berisi hoaks, asal copas, yang penting sharing, tak penting beritanya benar, bermanfaat, provokatif, atau tidak.
 
Dalam majalah ilmu pengetahuan Jerman (Blauer Bote Magazin)--yang terjemahan bahasa Indonesia saya baca dalam sebuah grup whatsapp beberapa waktu lalu--beberapa profesor menuding media sebagai pihak yang bertanggung jawab atas munculnya kecemasan atau kekhawatiran di dalam masyarakat. Profesor Dr Eran Bendavid dan Profesor Dr Jay Bhattacharya, dari Stanford University, Amerika Serikat, misalnya, menyorot pemberitaan televisi yang cenderung sensasional. Mereka menyarankan masyarakat tidak buang waktu menonton berita-berita televisi. "Kita saat ini dilanda epidemi media," kata mereka, bermakna media sudah melebih-lebihkan dalam pemberitaan.
 
Dalam majalah di atas, Prof Dr John Oxford dari Universitas Queen Mary London, Inggris, menyebut media telah menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. "Media terus-menerus memberitakan peningkatan jumlah kumulatif kasus dan kematian dan tak henti-hentinya menyoroti para selebritas yang terinfeksi Covid," kata Prof John, yang merupakan ahli virologi dan influenza terkemuka di dunia.Kata John, ada puluhan ribu yang meninggal karena flu di Amerika, namun tidak ada kehebohan sebab tidak diberitakan media. Jika diberitakan, pasti muncul kecemasan, "Jadi yang dibutuhkan kemudian adalah mengendalikan kecemasan tersebut," kata Prof John.
 
Sedangkan Profesor Dr Michael Meyen, profesor Ilmu Komunikasi di Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman, menilik lebih jauh lagi, dengan mengaitkan dengan konstitusi. Menurut dia, pemberitaan media tentang corona sudah merupakan pelanggaran konstitusional karena menyebabkan keresahan di dalam masyarakat.
 
Dosa media?
 
Pemerintah dan media sebagai sebuah industri memiliki tanggung jawab masing-masing. Terkait pencegahan Covid-19, pemerintah adalah penanggung jawab utama atas setiap kebijakan. Di pihak lain, pers yang mengelola media memiliki tanggung jawab sosial yang bermakna kewajiban media mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Tanggung jawab ini dijalankan atas dasar moral, etika, dan hukum. Media  melakukan fungsi yang esensial yakni menyediakan informasi dan memberi tempat bagi keberagaman informasi. Terkait berita Covid-19, media adalah corong dan pemerintah adalah sumber informasi.
 
Jadi, meski ada benarnya dalam kasus media yang tidak profesional, pandangan beberapa profesor tersebut tak mesti diterima mentah-mentah. Mengapa? Di samping ada kewajiban dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka publik juga memiliki hak untuk tahu. Atas dasar hak tersebut--kecuali diperintahkan untuk dirahasiakan oleh undang-undang, maka pemerintah tak boleh menyimpan informasi penting tentang Covid-19. Media kemudian memiliki kebebasan menyebarkan atau tidak menyebarkan informasi-informasi tentang Covid-19 tersebut dan kemudian menentukan pula bagaimana cara yang tepat untuk penyajiannya kepada publik.
 
Pada masa-masa virus itu masuk ke Indonesia, media elektronik (televisi dan media online) memang muncul dengan narasi-narasi dan visualisasi video dan foto-foto yang menakutkan, mencemaskan, atau menakutkan. Beberapa media tidak selektif dalam memilih narasumber untuk diwawancarai sehingga ada statemen yang blunder dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lain, termasuk dari birokrasi pemerintah sendiri. Ada juga pemberitaan yang tidak menyeluruh atau tidak lengkap, di samping terdapat media yang minim sekali nilai edukatif dalam berita yang disajikan. Kita masih ingat, bahwa di level nasional, kerap terdengar klarifikasi dan pelurusan atas beberapa informasi yang sebelumnya disampaikan pihak kementerian dan istana.
 
Pada masa awal pandemi, faktor yang dapat menjustifikasi miskinnya performan birokrasi dan media tersebut, yang gamang dan gagap itu, adalah karena keduanya sedang mencari "bentuk." Di satu sisi, pandemi ini adalah pengalaman pertama, sedangkan di sisi lain  situasi dan kondisi berkembang sedemikian cepat. Dampaknya juga dialami media sebagai sebuah industri dengan orang-orang yang bekerja di dalam industri tersebut. Jadi, tak mengherankan ada data pasien yang diumumkan secara terbuka tanpa sensor dari media, ditambah peliputan yang berlebihan terhadap kondisi pasien saat dijemput dan dibawa ke rumah sakit.
 
Tetapi saat hari, minggu, dan bulan berganti, media terlihat tidak lagi gagap atau gamang dalam mengemasi berita tentang corona. Kecerobohan mulai menurun dan media massa arus utama semakin semakin proporsional dan profesional, kritis, dan objektif, dalam pemberitaan. Media massa bahkan melakukan ulasan redaksi, membuat tajuk berita, memberi ruang kepada publik pada rubrik liputan utama tentang berbagai hal mengenai Covid-19. Berbagai ragam grafik juga disajikan. Semua ini memudahkan masyarakat memahami cara penyebaran virus corona. Melalui media, masyarakat juga menjadi tahu bagaimana cara mencegah diri dan orang lain dari keterpaparan virus tersebut. Masih pada awal pandemi, warganet, seperti saya sebut di atas,  turut pula "memainkan peran-peran" yang melahirkan ketakutan melalui sharing dan copy paste berbagai link yang tak kredibel dan video serta foto-foto tanpa editan. Tetapi kemudian, warganet sepertinya juga mulai mengalami kebosanan, baik dalam membagi maupun dalam membaca berita-berita. Check and recheck semakin membudaya. Bahkan ada beberapa administrator grup whatsapp me-remove anggota grup yang dianggap sebagai "pengacau" grup karena membagi berita yang provokatif dan hoaks tentang Covid-19.
 
Khatimah
 
Atas dasar uraian di atas, maka penyebutan pandemi media dalam pemberitaan tentang pandemi Covid-19 tak sepenuhnya benar. Dalam situasi kritis seperti sekarang ini, semua pihak termasuk pemerintah, dapat menjadikan media sebagai partner penting dalam mencegah penyebaran Covid-19. Tetapi tentu saja peran positif media itu harus terus diimbangi dengan sikap profesional media, diiringi sikap kritis dan selektif masyarakat dalam "mengunyah" berita media.
 
Saifuddin Bantasyam (Dosen Fak. Hukum Unsyiah/Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT Aceh)
 
https://aceh.tribunnews.com/2020/06/22/pandemi-media-di-tengah-pandemi-covid-19